Mengelola Kekuasaan dengan Anti-Cina


MEREBAKNYA RUMOR SERBUAN tenaga kerja asing asal Cina di Indonesia menjadi perbincangan hangat belakangan ini. Rumor ini, dalam ingatan saya, sebenarnya sudah berhembus hampir setahun terakhir. Namun baru akhir-akhir inilah pemerintah menanggapinya. Bahkan tanggapan itu  disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi, baik melalui akun media sosialnya maupun dalam beberapa kesempatan lainnya. Karena rumor ini, Jokowi sampai perlu memerintahkan jajarannya untuk mengevaluasi media daring yang memproduksi berita bohong. Gestur Jokowi tersebut bisa dibaca bahwa rumor “cinanisasi” sudah dianggap serius dan mengancam wibawa pemerintah dan legitimasi kekuasaan.

Memang, dilihat dari percakapan di media sosial, banyak orang mengalamatkan kekecewaan dan kemarahan terhadap Jokowi sebagai presiden. Jokowi dianggap membiarkan ekonomi Cina mendominasi Indonesia dan tidak melindungi tenaga kerja dalam negeri yang butuh lapangan kerja. Selain itu, percakapan di media sosial juga memperlihatkan adanya sentimen yang mengarah bukan saja kepada Cina sebagai negara, tapi juga Cina sebagai sebuah kelompok etnis. Continue reading “Mengelola Kekuasaan dengan Anti-Cina”

Pilkada dan Mengorganisasi Sikap Politik Alternatif


DUA MINGGU LAGI Pilkada dilaksanakan serentak di 101 daerah di Indonesia. Sebagai warga Jakarta, sialnya, sikap politik saya tidak terwadahi dari tiga calon yang ada. Namun saya percaya, saya tidak sendirian.

Ada banyak orang yang aspirasi politiknya kesulitan menyesuaikan diri dengan pilihan yang tersedia. Ada rasa bersalah yang kuat kalau mereduksi sikap politik pribadi sekadar agar bisa berpartisipasi dalam Pilkada dengan cara mencoblos salah satu pilihan yang ada.

Hidup adalah persoalan yang kompleks, maka hidup bersama adalah persoalan yang jauh lebih kompleks. Dan politik adalah ihwal yang mengatur kehidupan bersama itu. Pendeknya, politik adalah mekanisme distribusi. Yang didistribusikan adalah hak, akses, kebebasan, dan kekuasaan.

Sikap politik saya, dan juga banyak orang lainnya, juga kompleks. Saya berada pada posisi yang berseberangan dengan Ahok dalam hal penggusuran, tapi saya membelanya dalam kasus penistaan agama. Saya mendukung Ahok dalam hal reformasi birokrasi dan kefrontalannya menghadapi politikus bangsat, tapi saya menjadi seterunya yang keras atas watak fasismenya yang tercermin dalam cara ia memahami kemiskinan, demokrasi, dan persoalan sosial. Continue reading “Pilkada dan Mengorganisasi Sikap Politik Alternatif”

A Simple Life: Perempuan yang Menjadi Tua di Rumah Majikan


foto-1-sikap-dingin-roger-pada-ah-tao

KAPAN TERAKHIR KALI kita membicarakan Pekerja Rumah Tangga (PRT) di rumah kita? Bukan, bukan soal kapan mereka kembali dari mudik. Maksud saya: kapan terakhir kali kita membicarakan kehidupan mereka?

Harus diakui, PRT kerap absen dalam pembicaraan di sebuah keluarga. Kecuali ketika kondisi rumah berantakan atau majikan butuh air panas sepulang bekerja, selebihnya PRT tak pernah dihadirkan dalam pikiran kita. Sependek pengalaman saya, sangat jarang menemukan gambaran majikan yang memikirkan peningkatan taraf hidup PRT-nya; bukan sekadar kenaikan gaji, tapi juga hak sosial dan budayanya. Padahal, PRT hadir sangat lekat dalam kehidupan keluarga Indonesia—atau setidaknya di Pulau Jawa—hampir di berbagai kelas sosial (dengan konsep relasi kerja yang bervariasi, tentunya).

A Simple Life besutan Ann Hui adalah film tentang mereka. Ah Tao (Deannie Ip) adalah seorang PRT yang telah bekerja selama lebih dari 60 tahun pada keluarga Leung. Pada paruh akhir hidupnya, Ah Tao bekerja melayani Roger (Andy Lau), seorang produser film, generasi ketiga dari keluarga ini. Ia mulai bekerja untuknya semenjak Roger pulang ke Hong Kong dari sekolahnya di Amerika.

Hampir seumur hidupnya Ah Tao melayani keluarga Leung. Tentu, ia telah bekerja jauh hari sebelum Roger lahir. Ah Tao tahu semua hal yang dibutuhkan Roger. Hingga suatu malam menjadi awal ketika Roger gantian mengurusi: Ah Tao terkena stroke. Ia kemudian berhenti bekerja dan minta dikirim ke panti jompo. Continue reading “A Simple Life: Perempuan yang Menjadi Tua di Rumah Majikan”

Orde Media


orde-media-copy

Teks berikut dinukil dari tulisan saya “Orde Media: Sebuah Pengantar” yang termaktub dalam buku “Orde Media: Kajian Televisi dan Media di Indonesia Pasca Orde Baru” terbitan INSISTPress dan Remotivi. Buku yang bisa dibeli di sini ini, berisi kumpulan tulisan yang mayoritas diterbitkan remotivi.or.id ketika saya dan Indah Wulandari bekerja menjadi editornya.

KERUNTUHAN SUATU REZIM fasis atau otoriter selalu disertai dengan harapan akan lenyapnya dominasi, kekerasan, dan manipulasi. Hal ini pula yang dibayangkan banyak orang ketika Orde Baru yang berkuasa atas Indonesia selama 32 tahun akhirnya terguling. Namun, imajinasi tersebut rasanya ikut runtuh dan hanyut bersama Orde Baru, sebab kenyataan hari ini justru menunjukkan bahwa hal yang dicita-citakan tersebut belumlah terwujud. Kuasa oligark seperti halnya perlombaan estafet yang pada gilirannya mengoper tongkat estafet kekuasaan. Tongkat itu kini berada di tangan industri media.

Di era kebebasan ini, para oligark melalui industri media berkuasa dengan merumuskan percakapan ratusan juta warga Indonesia. Media mengatur apa yang seharusnya dibicarakan dan apa yang dihindari untuk dibicarakan. Agenda publik menjadi pengejawantahan agenda pemilik modal. Ruang publik disesaki oleh kepentingan elit untuk melayani syahwat ekonomi-politiknya. Kerja media dioperasikan dengan bersandar semata-mata pada pasar. Padahal pasar adalah rimba penaklukkan antarspesies.

Akhirnya, media hanya memproduksi informasi berdasarkan apa yang diinginkan pasar, bukan apa yang dibutuhkan publik. Namun, selera konsumen yang diciptakan media didaku sebagai selera publik. Publik kemudian dimaknai sebagai konsumen. Sehingga, pelayanan media kepada pembaca, pendengar, dan penontonnya berada dalam koridor transaksi produsen-konsumen dengan mekanisme jual-belinya. Warga negara, dengan segala hak dasarnya, menjadi entitas yang tak dikenal. Penyampaian argumen dalam koridor kewargaan harus dikonversi dalam mata uang yang mampu dipindai oleh logika pasar. Sistem ekonomi pasar seperti ini, menurut Arendt, cenderung mengikis habis solidaritas warga.[1] Continue reading “Orde Media”

Menguji Logika Pandji


LOGIKA PANDJI
Grayson Perry. 2012. The Adoration of the Cage Fighters

PANDJI PRAGIWAKSONO MENULIS dalam blognya: industri TV memang aneh. Buat saya, cara berpikir Pandji dalam tulisannya tersebut juga tak kalah anehnya. Dalam tulisan berjudul “Let’s Move It” itu, ia mendaku bahwa sampah yang disiarkan TV kita disebabkan oleh “selera” masyarakat kelas bawah. Begini kalimat pamungkasnya: “Itulah mengapa banyak program TV yang terpaksa di-‘dumb it down’ atau dibikin ‘goblok’ demi mendapatkan perhatian masyarakat kelas bawah.”

Tentu, keresahan Pandji atas pandirnya industri TV adalah keresahan saya pula, dan mungkin Anda semua. Tapi saya mempunyai pandangan yang berbeda dengan Pandji—meski ternyata  tulisan tersebut ditulis Februari tahun lalu, tapi belakangan menjadi ramai dibicarakan setelah seseorang memuatnya di Kaskus dan membuat gencarnya penyebaran di media sosial. Ya, popularitas kerap membuat sesuatu tampak penting dan, sialnya, tampak benar.

Ringkas cerita, cara berpikir Pandji dalam tulisan tersebut bisa disimpulkan dalam tiga poin. Pertama, bahwa selera masyarakat kelas bawah adalah penyebab dari buruknya isi siaran TV. Kedua, masyarakat kelas atas punya selera yang bermutu, atau setidaknya, tidak serendah kelas bawah. Ketiga, penonton televisi dikekalkan posisinya hanya sebagai konsumen, bukan warga negara. Saya bahas dulu yang pertama.

Continue reading “Menguji Logika Pandji”

Pencabutan Izin Siaran TV Bukan Pemberedelan!


DALAM HAL MEDIUM yang digunakan, media cetak berbeda dengan media siar seperti TV dan radio. Media cetak menggunakan kertas yang dimiliki secara privat, sedangkan media siar menggunakan gelombang frekuensi yang dimiliki secara publik. Perusahaan media cetak membeli sendiri kertasnya untuk mempublikasi berita, sedangkan perusahaan stasiun TV dipinjamkan frekuensi siar oleh negara. Kekeliruan dalam memahami perbedaan mendasar tersebut akan membawa pada kesesatan berpikir dalam memperlakukan keduanya.

Opini Sabam Leo Batubara di KOMPAS (12/3), “Menyoal Perpanjangan Izin Penyiaran” tampaknya mengabaikan perbedaan tersebut. Dengannya ia memakai logika media cetak yang anti-pemberedelan untuk mendelegitimasi aturan “pencabutan izin siaran” TV.

Lucunya, pendapat Batubara kontradiktif satu sama lain. Di satu sisi ia menyebut “lembaga penyiaran banyak melakukan pelanggaran”, tapi di sisi lain ia berpendapat bahwa “tidak terdapat alasan untuk tidak memperpanjang izin bagi 10 media itu”. Di satu sisi ia mempertanyakan kenapa selama ini izin stasiun TV yang terbukti melanggar tidak pernah dicabut atau diproses secara hukum, di sisi lain ia berpendapat bahwa hal itu bertentangan dengan UU Pers dan sekaligus memperingatkan KPI dan Kominfo atas ancaman pidana yang bakal menghadang kalau mereka melaksanakannya.

Ujung-ujungnya, Batubara malah mengusulkan “musyawarah” antara regulator dengan industri.

Continue reading “Pencabutan Izin Siaran TV Bukan Pemberedelan!”

Media Sosial dan Kemenangan Kelas Menengah


socialmediacover-minyblog
Sumber: http://bit.ly/2acbdaZ

PENGHUJUNG 2015 lalu, Presiden Joko Widodo mengukir rekor baru bidang administrasi pemerintahan. Hanya dalam waktu satu malam, ia membatalkan Peraturan yang dibikin oleh menterinya sendiri Ignasius Jonan. Peraturan yang dibatalkan Jokowi itu adalah tentang larangan beroperasinya Go-Jek dan bisnis semacamnya.

Banyak orang kemudian menjunjung media sosial sebagai alat yang berhasil menekan Jokowi membatalkan peraturan itu. Memang, reaksi negatif terhadap pelarangan tersebut mendominasi pembicaraan di media sosial. Kemudian, baik Go-Jek dan CEO-nya Nadiem Makariem, melalui akun media sosial masing-masing memanfaatkan momen ini untuk mengidentifikasi keputusan pembatalan tersebut sebagai kemenangan “media sosial”, “suara rakyat”, dan “ekonomi kerakyatan”. Dengan gincu nasionalisme, tentu.

Terlepas dari pembajakan definisi ekonomi kerakyatan, ada pertanyaan menarik untuk diketengahkan dari sisi kajian media: apakah benar ini kemenangan media sosial? Bagaimana proses dan formasi yang tersedia dalam kemenangan itu? Lantas, siapa yang dimenangkan?

Continue reading “Media Sosial dan Kemenangan Kelas Menengah”