Menguji Logika Pandji


LOGIKA PANDJI
Grayson Perry. 2012. The Adoration of the Cage Fighters

PANDJI PRAGIWAKSONO MENULIS dalam blognya: industri TV memang aneh. Buat saya, cara berpikir Pandji dalam tulisannya tersebut juga tak kalah anehnya. Dalam tulisan berjudul “Let’s Move It” itu, ia mendaku bahwa sampah yang disiarkan TV kita disebabkan oleh “selera” masyarakat kelas bawah. Begini kalimat pamungkasnya: “Itulah mengapa banyak program TV yang terpaksa di-‘dumb it down’ atau dibikin ‘goblok’ demi mendapatkan perhatian masyarakat kelas bawah.”

Tentu, keresahan Pandji atas pandirnya industri TV adalah keresahan saya pula, dan mungkin Anda semua. Tapi saya mempunyai pandangan yang berbeda dengan Pandji—meski ternyata  tulisan tersebut ditulis Februari tahun lalu, tapi belakangan menjadi ramai dibicarakan setelah seseorang memuatnya di Kaskus dan membuat gencarnya penyebaran di media sosial. Ya, popularitas kerap membuat sesuatu tampak penting dan, sialnya, tampak benar.

Ringkas cerita, cara berpikir Pandji dalam tulisan tersebut bisa disimpulkan dalam tiga poin. Pertama, bahwa selera masyarakat kelas bawah adalah penyebab dari buruknya isi siaran TV. Kedua, masyarakat kelas atas punya selera yang bermutu, atau setidaknya, tidak serendah kelas bawah. Ketiga, penonton televisi dikekalkan posisinya hanya sebagai konsumen, bukan warga negara. Saya bahas dulu yang pertama.

Continue reading “Menguji Logika Pandji”

Pencabutan Izin Siaran TV Bukan Pemberedelan!


DALAM HAL MEDIUM yang digunakan, media cetak berbeda dengan media siar seperti TV dan radio. Media cetak menggunakan kertas yang dimiliki secara privat, sedangkan media siar menggunakan gelombang frekuensi yang dimiliki secara publik. Perusahaan media cetak membeli sendiri kertasnya untuk mempublikasi berita, sedangkan perusahaan stasiun TV dipinjamkan frekuensi siar oleh negara. Kekeliruan dalam memahami perbedaan mendasar tersebut akan membawa pada kesesatan berpikir dalam memperlakukan keduanya.

Opini Sabam Leo Batubara di KOMPAS (12/3), “Menyoal Perpanjangan Izin Penyiaran” tampaknya mengabaikan perbedaan tersebut. Dengannya ia memakai logika media cetak yang anti-pemberedelan untuk mendelegitimasi aturan “pencabutan izin siaran” TV.

Lucunya, pendapat Batubara kontradiktif satu sama lain. Di satu sisi ia menyebut “lembaga penyiaran banyak melakukan pelanggaran”, tapi di sisi lain ia berpendapat bahwa “tidak terdapat alasan untuk tidak memperpanjang izin bagi 10 media itu”. Di satu sisi ia mempertanyakan kenapa selama ini izin stasiun TV yang terbukti melanggar tidak pernah dicabut atau diproses secara hukum, di sisi lain ia berpendapat bahwa hal itu bertentangan dengan UU Pers dan sekaligus memperingatkan KPI dan Kominfo atas ancaman pidana yang bakal menghadang kalau mereka melaksanakannya.

Ujung-ujungnya, Batubara malah mengusulkan “musyawarah” antara regulator dengan industri.

Continue reading “Pencabutan Izin Siaran TV Bukan Pemberedelan!”

Media Sosial dan Kemenangan Kelas Menengah


socialmediacover-minyblog
Sumber: http://bit.ly/2acbdaZ

PENGHUJUNG 2015 lalu, Presiden Joko Widodo mengukir rekor baru bidang administrasi pemerintahan. Hanya dalam waktu satu malam, ia membatalkan Peraturan yang dibikin oleh menterinya sendiri Ignasius Jonan. Peraturan yang dibatalkan Jokowi itu adalah tentang larangan beroperasinya Go-Jek dan bisnis semacamnya.

Banyak orang kemudian menjunjung media sosial sebagai alat yang berhasil menekan Jokowi membatalkan peraturan itu. Memang, reaksi negatif terhadap pelarangan tersebut mendominasi pembicaraan di media sosial. Kemudian, baik Go-Jek dan CEO-nya Nadiem Makariem, melalui akun media sosial masing-masing memanfaatkan momen ini untuk mengidentifikasi keputusan pembatalan tersebut sebagai kemenangan “media sosial”, “suara rakyat”, dan “ekonomi kerakyatan”. Dengan gincu nasionalisme, tentu.

Terlepas dari pembajakan definisi ekonomi kerakyatan, ada pertanyaan menarik untuk diketengahkan dari sisi kajian media: apakah benar ini kemenangan media sosial? Bagaimana proses dan formasi yang tersedia dalam kemenangan itu? Lantas, siapa yang dimenangkan?

Continue reading “Media Sosial dan Kemenangan Kelas Menengah”

Jokowi, Orang Rimba, dan Kekerasan Kultural


COLLECTIE_TROPENMUSEUM_Een_groep_Koeboes_mannen_vrouwen_en_kinderen_uit_Djambi_TMnr_10005794
Koleksi Tropen Museum digunakan di bawah lisensi Creative Common. Sumber Wikimedia.

DENGAN MENGGUNAKAN HELIKOPTER TNI AU, Presiden Jokowi menemui Suku Anak Dalam di Sorolangun, Jambi, pada 30 Oktober 2015. Di tengah tragedi asap, menemui kelompok masyarakat adat secara langsung seperti yang dilakukan Jokowi ini adalah langkah yang positif. Gestur Jokowi ini bisa dibaca sebagai bentuk pengakuan terhadap Suku Anak Dalam sebagai warga negara yang haknya juga patut mendapat perhatian.

Setelah pertemuan itu, di depan wartawan Jokowi menyatakan keinginannya agar Orang Rimba—sebutan lain untuk Suku Anak Dalam—tidak lagi hidup nomaden. Tepat di sinilah masalahnya, karena kepedulian itu diterjemahkan dalam cara pikir yang keliru dan bias modernitas.

Buat saya, ungkapan ingin merumahkan Orang Rimba adalah bentuk kekerasan kultural. Ini adalah sebuah sikap paradigmatik yang dilatari oleh mentalitas superior terhadap bangsa atau kelompok lain. Akibatnya, pemahaman jenis ini percaya bahwa cara menempuh hidup cuma ada satu, yakni cara hidup “kami”, dan itu lebih baik dari cara hidup “kalian”, dan sudah seharusnya “kalian hidup seperti kami”.

Continue reading “Jokowi, Orang Rimba, dan Kekerasan Kultural”

Televisi dan Keseharian Orang Inggris


Web
Ilustrasi oleh Ellena Ekarahendy

Khalayak dipengaruhi banyak hal dalam keseharian mereka, sementara kita terlalu sering berkhayal tentang bagaimana mereka mengonsumsi media.

STUDI KHALAYAK MUNGKIN masih merupakan wilayah gelap dalam kajian media di Indonesia. Alih-alih diamati dan dipahami, para pembaca, pendengar, dan penonton media justru kerap didekati dengan asumsi-asumi yang sering kelewat sembrono. Pekerja media, pejabat, komentator isu sosial, hingga peneliti media terlalu sering berkhayal tentang bagaimana khalayak mengonsumsi media.

Satu-satunya survei atas khalayak paling besar dan paling konsisten di Indonesia dilakukan oleh lembagarating AC Nielsen. Di hadapan rating, khalayak hanyalah angka; komoditas yang dijajakan dari satu perusahaan ke perusahaan lain agar mau beriklan di media. Sementara survei penonton yang digerakkan industri terpaku pada apa yang ditonton, maka buku berikut menelisik tentangbagaimana orang menonton.

TV Living: Television, Culture, and Everyday Life (1999) karya David Gauntlet dan Annette Hill memberi gambaran tentang pengalaman warga Inggris berinteraksi dengan televisi dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini menunjukkan bagaimana pengalaman menonton televisi, pada saat yang bersamaan, membentuk dan dibentuk (oleh) rutinitas, sejarah individu, dan teknologi.

Buku ini mencontohkan bagaimana, misalnya, seseorang menentukan waktu jalan-jalan seturut jadwal serial drama di televisi yang ia gemari. Pada orang lain, jadwal kerjalah yang kemudian menentukan apa dan bagaimana ia menonton televisi. Bukan saja hidup individu, tapi pola menonton juga ditentukan oleh hidup orang lain, terutama yang tinggal serumah. Selera atau jadwal menonton anggota keluarga lain punya peran dalam penentuan apa yang ditonton. Menonton televisi di Inggris, seperti budaya di Indonesia, lebih sering menjadi praktik komunal ketimbang individu.

Continue reading “Televisi dan Keseharian Orang Inggris”

QZ8501, KPI, dan Revolusi Mental


MEMAMERKAN JENAZAH korban kecelakaan Air Asia QZ8501 secara close up dan terang benderang oleh TV One adalah bentuk kebiadaban media. Percayalah, itu bukan kebiadaban yang pertama. Ia juga tidak akan menjadi yang terakhir kalau tidak ada suatu mekanisme yang menjamin stasiun TV tak akan atau takut mengulanginya.

Pemberitaan model begitu kontan mengundang cacian dari banyak orang, termasuk juga menjadi perhatian banyak media internasional. Reaksi tersebut tentu sangat bisa dipahami. Sebab, menampilkan jenazah dalam situasi dan dengan cara sedemikian merupakan sebuah serangan terhadap kemanusiaan. Di luar itu, beribu kritik juga dialamatkan kepada model wawancara media yang tidak empatik dan pemberitaan bombastis-melodramatis yang diproduksi sejumlah stasiun TV dan media online.

Continue reading “QZ8501, KPI, dan Revolusi Mental”

1998


mei
Sumber: http://indoprogress.com/2014/05/1998/

MENJELANG KERUNTUHAN Orde Baru, sepotong “kisah” disiapkan: Jakarta dimandi api[1], juga Medan, Solo, Palembang, dan lainnya. Ribuan orang dimampuskan, perempuan Cina diperkosa, gedung-gedung dijarah dan dibakar. Lalu, negara absen. Rasa aman harus dibeli dengan menyewa jasa aparat keamanan atau preman lokal kelas teri, sedangkan yang lain berusaha membuat ilusi rasa amannya dengan bersalin identitas.

Usia saya 12 tahun ketika itu: menyaksikan penjarahan dan pembakaran di lingkungan rumah, mengungsi tiap dini hari ke kampung Betawi selama beberapa hari karena ada kelompok perusuh yang melintas, dan lewat televisi kengerian diasah sedemikian tajam, sedemikian dekat. Pada saat itu, dalam titik tertentu siapapun dipaksa berhadapan pada dua pilihan. Membunuh. Atau dibunuh.

Continue reading “1998”