Jokowi, Orang Rimba, dan Kekerasan Kultural


COLLECTIE_TROPENMUSEUM_Een_groep_Koeboes_mannen_vrouwen_en_kinderen_uit_Djambi_TMnr_10005794
Koleksi Tropen Museum digunakan di bawah lisensi Creative Common. Sumber Wikimedia.

DENGAN MENGGUNAKAN HELIKOPTER TNI AU, Presiden Jokowi menemui Suku Anak Dalam di Sorolangun, Jambi, pada 30 Oktober 2015. Di tengah tragedi asap, menemui kelompok masyarakat adat secara langsung seperti yang dilakukan Jokowi ini adalah langkah yang positif. Gestur Jokowi ini bisa dibaca sebagai bentuk pengakuan terhadap Suku Anak Dalam sebagai warga negara yang haknya juga patut mendapat perhatian.

Setelah pertemuan itu, di depan wartawan Jokowi menyatakan keinginannya agar Orang Rimba—sebutan lain untuk Suku Anak Dalam—tidak lagi hidup nomaden. Tepat di sinilah masalahnya, karena kepedulian itu diterjemahkan dalam cara pikir yang keliru dan bias modernitas.

Buat saya, ungkapan ingin merumahkan Orang Rimba adalah bentuk kekerasan kultural. Ini adalah sebuah sikap paradigmatik yang dilatari oleh mentalitas superior terhadap bangsa atau kelompok lain. Akibatnya, pemahaman jenis ini percaya bahwa cara menempuh hidup cuma ada satu, yakni cara hidup “kami”, dan itu lebih baik dari cara hidup “kalian”, dan sudah seharusnya “kalian hidup seperti kami”.

Continue reading “Jokowi, Orang Rimba, dan Kekerasan Kultural”

Televisi dan Keseharian Orang Inggris


Web
Ilustrasi oleh Ellena Ekarahendy

Khalayak dipengaruhi banyak hal dalam keseharian mereka, sementara kita terlalu sering berkhayal tentang bagaimana mereka mengonsumsi media.

STUDI KHALAYAK MUNGKIN masih merupakan wilayah gelap dalam kajian media di Indonesia. Alih-alih diamati dan dipahami, para pembaca, pendengar, dan penonton media justru kerap didekati dengan asumsi-asumi yang sering kelewat sembrono. Pekerja media, pejabat, komentator isu sosial, hingga peneliti media terlalu sering berkhayal tentang bagaimana khalayak mengonsumsi media.

Satu-satunya survei atas khalayak paling besar dan paling konsisten di Indonesia dilakukan oleh lembagarating AC Nielsen. Di hadapan rating, khalayak hanyalah angka; komoditas yang dijajakan dari satu perusahaan ke perusahaan lain agar mau beriklan di media. Sementara survei penonton yang digerakkan industri terpaku pada apa yang ditonton, maka buku berikut menelisik tentangbagaimana orang menonton.

TV Living: Television, Culture, and Everyday Life (1999) karya David Gauntlet dan Annette Hill memberi gambaran tentang pengalaman warga Inggris berinteraksi dengan televisi dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini menunjukkan bagaimana pengalaman menonton televisi, pada saat yang bersamaan, membentuk dan dibentuk (oleh) rutinitas, sejarah individu, dan teknologi.

Buku ini mencontohkan bagaimana, misalnya, seseorang menentukan waktu jalan-jalan seturut jadwal serial drama di televisi yang ia gemari. Pada orang lain, jadwal kerjalah yang kemudian menentukan apa dan bagaimana ia menonton televisi. Bukan saja hidup individu, tapi pola menonton juga ditentukan oleh hidup orang lain, terutama yang tinggal serumah. Selera atau jadwal menonton anggota keluarga lain punya peran dalam penentuan apa yang ditonton. Menonton televisi di Inggris, seperti budaya di Indonesia, lebih sering menjadi praktik komunal ketimbang individu.

Continue reading “Televisi dan Keseharian Orang Inggris”

QZ8501, KPI, dan Revolusi Mental


MEMAMERKAN JENAZAH korban kecelakaan Air Asia QZ8501 secara close up dan terang benderang oleh TV One adalah bentuk kebiadaban media. Percayalah, itu bukan kebiadaban yang pertama. Ia juga tidak akan menjadi yang terakhir kalau tidak ada suatu mekanisme yang menjamin stasiun TV tak akan atau takut mengulanginya.

Pemberitaan model begitu kontan mengundang cacian dari banyak orang, termasuk juga menjadi perhatian banyak media internasional. Reaksi tersebut tentu sangat bisa dipahami. Sebab, menampilkan jenazah dalam situasi dan dengan cara sedemikian merupakan sebuah serangan terhadap kemanusiaan. Di luar itu, beribu kritik juga dialamatkan kepada model wawancara media yang tidak empatik dan pemberitaan bombastis-melodramatis yang diproduksi sejumlah stasiun TV dan media online.

Continue reading “QZ8501, KPI, dan Revolusi Mental”

1998


mei
Sumber: http://indoprogress.com/2014/05/1998/

MENJELANG KERUNTUHAN Orde Baru, sepotong “kisah” disiapkan: Jakarta dimandi api[1], juga Medan, Solo, Palembang, dan lainnya. Ribuan orang dimampuskan, perempuan Cina diperkosa, gedung-gedung dijarah dan dibakar. Lalu, negara absen. Rasa aman harus dibeli dengan menyewa jasa aparat keamanan atau preman lokal kelas teri, sedangkan yang lain berusaha membuat ilusi rasa amannya dengan bersalin identitas.

Usia saya 12 tahun ketika itu: menyaksikan penjarahan dan pembakaran di lingkungan rumah, mengungsi tiap dini hari ke kampung Betawi selama beberapa hari karena ada kelompok perusuh yang melintas, dan lewat televisi kengerian diasah sedemikian tajam, sedemikian dekat. Pada saat itu, dalam titik tertentu siapapun dipaksa berhadapan pada dua pilihan. Membunuh. Atau dibunuh.

Continue reading “1998”

Agenda Penyiaran untuk Presiden Baru


DIBANDING ISU KORUPSI, lingkungan, dan hak asasi manusia, misalnya, isu penyiaran masih menjadi sebuah perbincangan yang sepi. Padahal penyiaran berperan vital dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Di abad ini TV telah menjadi salah satu aktor utama dalam memilih-mengatur agenda publik, membingkai sebuah peristiwa dan nilai, hingga membentuk persepsi masyarakat. Pun, ia merupakan mesin ekonomi dan politik yang dominan.

Karena itu negara harus menunjukkan kehadirannya dengan cara mengawasi penggunaannya secara benar dan adil. Ironisnya, sepuluh tahun pemerintahan SBY gagal menjadikan penyiaran sebagai sektor yang bisa memberi keuntungan yang adil bagi seluruh warga negara. Sebab yang menikmati keuntungan barulah para konglomerat media dan elit politik. Tidak bagi buruh media, apalagi publik luas.

Dalam situasi demikian maka saya terkesan oleh salah satu poin visi-misi Joko Widodo-Jusuf Kalla: “kami akan menata kembali kepemilikan frekuensi penyiaran yang merupakan bagian dari hajat hidup orang banyak sehingga tidak terjadi monopoli atau penguasaaan oleh sekelompok orang (kartel) industri penyiaran”.

Sesungguhnya, tak ada gagasan baru dalam poin tersebut. Yang baru adalah ikhtiar dan perhatian atasnya. Di tengah sikap negara yang abai terhadap penyiaran, maka meletakkannya dalam agenda kerja politik adalah suatu yang berharga bagi publik. …baca lebih lanjut

Penghilangan Ingatan atas Perampasan Hak Publik


Tak ada yang lebih menyedihkan dari seorang intelektual
yang suaranya menjadi pembenaran atas tindakan keji penguasa
– Mbah Tanto –

MEMBACA OPINI Agus Sudibyo berjudul “Elektabilitas Pemilik Media” (Kompas, 22/1/2014) mengingatkan saya pada cara berpikir yang khas industri televisi.

Dalam tiap diskusi, terkait ungkapan yang mempertanyakan kampanye politik di media milik politikus, perwakilan stasiun TV atau parpol biasa menjawab begini: masyarakat kita sudah cerdas, tak perlu risau, apalagi kemunculan di media tak serta-merta menaikkan elektabilitas partai atau kandidat presiden.

Dalam sebuah isu yang sangat publik, dan memakai ranah publik pula, yakni frekuensi (untuk televisi dan radio), mengapa tulisan Sudibyo tak mendahulukan perspektif kepentingan publik? Kepentingan publik jelas adalah pertanyaan tentang seberapa jauh sebuah hal adil dan bermanfaat bagi publik, atau sejauh apa praktik yang ada tidak melukai akal sehat publik atau ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan topik khas konsultan komunikasi politik, seperti elektabilitas pemilik media, adalah kepentingan privat yang sektarian, bukan publik. …baca lebih lanjut

Akhirnya Benar


Akhirnya Benar
Masyarakat bekas jajahan seperti Indonesia kerap dilanda penyakit nginggris yang kronis. Masyarakatnya merasa belum cukup bersolek bila dalam tutur maupun tulis, istilah Inggris belum tersertakan. Tapi sayang, gaya dan daya sering kali tidak tidur dalam satu kasur. Dan situasi seperti ini jadi dimungkinkan ada: kebimbangan yang mampir ke toko pemberi jasa layanan foto kopi; yang tidak seragam dalam penamaan diri mereka: foto copy, photo copy, maupun photo kopi. Di jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, secara tata bahasa Indonesia penulisan tersebut akhirnya benar: FOTO KOPI (23/7/2011).